Geliat Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspi­ rasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial.
Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai peme­gang kedaulatan.
Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

 

Pilkada dan Kemaslahatan Bagi Rakyat

Tujuan utama pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Fokus penting yang terbangun adalah kesadaran politik rakyat daerah untuk bisa menentukan masa depan daerahnya sendiri melalui pemilihan kepala daerah yang tepat untuk memimpin daerah. Tentu saja, rasionalisasi sangat berperan penting agar antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan kandidat yang nantinya dipercaya bisa bersinergi untuk membangun daerahnya lebih baik.
Jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korela­sional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Mengapa ini semua perlu dipahami lebih dulu? Sebab, pilkada bagaimanapun orientasi dasarnya adalah harus memberi nilai atas pelaksanaannya dan hasilnya terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
Soal kemaslahatan rakyat ini sepertinya memang lebih mudah diucapkan tapi sukar untuk diwujudkan. Kecenderungan yang ada sering membawa rakyat pada realitas dilematis, yaitu kenyataan bahwa pemimpin yang dipercaya harus dirasa berubah sikap setelah mendapatkan posisi politik di pemerintahan. Hal ini disebabkan pilkada hanya (cenderung dinilai) sebatas formalitas seremonial semata. Tatkala kebutuhan akan dukungan rakyat dalam pilkada sedang berjalan, dramatisasi peran politik mulai dimainkan. Rerata kandidat mereposisi diri dari kalangan eksklusif menjadi inklusif atau bermula jauh dari pandangan dan kedekatan terhadap konstituen menjadi seolah-olah tak berjarak.
Dilema realitas ini kerap dipertunjukkan paska pilkada dilaksanakan. Upaya menagih komitmen politik juga terasa sulit sebab terbentur dengan prosedur yang harus dilalui, termasuk jamak dilakukan adalah berselimut dibalik ketentuan konstitusi. Kemaslahatan yang digaungkan menjadi cerita klasik yangg hampir selalu dan selalu terjadi. Meski ntah siapa yang salah, tetapi dalam sisi pemimpin terpilih dalam pilkada penting untuk lebih mempertunjukkan keberpihakan secara penuh kepada masyarakat.
Idealnya, para pemimpin baik secara politik maupun konstitusional memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat bersama dan merealisasikan kesejahteraan yang didengungkan. Kemaslahatan yang dilandasi oleh sikap untuk menunjukkan diri pada realitas politik, sosial dan ekonomi yang ada, dan bukan berpura-pura untuk sekedar membangun relasi kepercayaan dan kepentingan dengan masyarakat. Kebutuhan penting rakyat adalah bagaimana seluruh janji politik bisa menjadi landasan utama di dalam melakukan gerak langkah politik dan strategis pemimpin daerah.
Celakanya, dalam karakter politik dominan, rakyat jamak diperdaya dengan sekelebat janji kesejahteraan. Ketika sebelum menjadi pemimpin, suara-suara kritis berdaya transformatif terhadap sekelumit kejanggalan dalam tubuh bangsa menjadi suara yang idanh disampaian kepada rakyat. Rakyat selalu diiming-iming dengan sejumlah janji dan paparan program yang begitu mentereng dan populis. Namun, ketika sudah berhasil merengkuh dayung kekuasaan, gema nyaring suara profetik-transformatif itu semakin hambar dan tak kedengaran lagi.
Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Karena itu, pilkada tak hanya dipandang sebagai implementasi dari demokratisasi dan pengejawantahan hak konstitusional warga negara, tetapi bagaimana juga menjamin keberlakuan atas asas kedaulatan yang secara dominan menuntut kepala daerah untuk bisa memenuhi segala harapan dan kepercayaan rakyat. Dinamika politik dan pemerintahan lokal akan membentuk geliatnya sendiri ketika seluruh proses politik dalam pilkada bisa menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab, kompeten berkapasitas dan berintegritas.

 

Oleh : Fakhrur Al Izza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *